LIMBOTO, DISKOMINFO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR), Selasa (21/04/2026), di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo.
Sidang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten III Setda, Inspektorat, Badan Keuangan, serta Bagian Hukum.
Agenda utama sidang adalah melakukan pendalaman terhadap potensi tuntutan ganti rugi yang melibatkan mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun kerja sama lainnya.
Sekda Sugondo menjelaskan, sidang MP-TGR merupakan bagian dari mekanisme pemerintah dalam menindaklanjuti temuan atau laporan yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah.
“Sidang ini untuk melakukan pendalaman. Tadi ada sekitar delapan mitra yang kami hadirkan untuk dimintai klarifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses ini dilakukan secara bertahap dan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta objektivitas dalam menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan, Hariyanto Manan, menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang MP-TGR didasarkan pada berbagai sumber, seperti laporan atasan langsung, hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan masyarakat, hingga laporan pihak terkait.
“Semua dasar itu menjadi bahan dalam proses sidang untuk menentukan ada tidaknya tuntutan ganti rugi,” jelasnya.
Melalui sidang ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya memastikan setiap potensi kerugian daerah dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
(Tim Redaksi)
