LIMBOTO, DISKOMINFO - Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, saat menerima Tim Asistensi Kementerian PAN-RB di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (30/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pendampingan KemenPAN-RB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), sekaligus mengevaluasi capaian serta langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dalam paparannya, Sugondo menjelaskan pembangunan Kabupaten Gorontalo diarahkan pada terwujudnya daerah yang maju, berkelanjutan, berbudaya, serta didukung transformasi ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menyampaikan nilai Indeks AKIP terus meningkat, dari 65,7 pada 2022 menjadi 66,6 pada 2025. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi berada pada angka 66,32 dengan kategori B.
"Nilai Reformasi Birokrasi memang sedikit menurun karena dipengaruhi komponen RB General. Namun, RB Tematik justru mengalami peningkatan," ujar Sugondo.
Ia juga memaparkan sejumlah tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP, di antaranya penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pendampingan penyusunan cascading dan pohon kinerja, pengembangan aplikasi pengukuran kinerja, serta penyempurnaan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Pada aspek Reformasi Birokrasi, Pemkab Gorontalo terus melakukan berbagai pembenahan, seperti registrasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), penguatan implementasi SPBE, serta pengusulan pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, dan RSUD MM Dunda.
Sementara pada RB Tematik, pemerintah daerah fokus menyempurnakan indikator kinerja melalui monitoring dan evaluasi pada enam prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hilirisasi, pengentasan kemiskinan, dan investasi.
Melalui asistensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap memperoleh masukan dari KemenPAN-RB untuk memperkuat implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
(Tim Redaksi)
