LIMBOTO, DISKOMINFO – Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, mengikuti video conference (vicon) Pre-Meeting guna membahas bahan dan teknis audiensi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jumat (27/03/2026). Mewakili Bupati Sofyan Puhi, Wabup Tonny bergabung dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan tersebut.
Pertemuan strategis ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Kementerian Kesehatan hingga unsur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo. Turut hadir dalam diskusi daring tersebut para kepala dinas terkait, pimpinan rumah sakit daerah, kepala puskesmas, serta perwakilan lembaga teknis lainnya untuk menyelaraskan data dan aspirasi daerah.
Pre-meeting ini merupakan langkah awal yang krusial dalam mematangkan substansi pelaksanaan audiensi mendatang.Fokus pembahasan mencakup sejumlah isu mendesak, di antaranya penguatan layanan kesehatan dasar, pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta permohonan dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan fasilitas fisik dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Kabupaten Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Tonny S. Junus menekankan bahwa persiapan yang detail dan matang sangat diperlukan agar agenda pertemuan dengan Menteri Kesehatan nantinya dapat berjalan efektif. Ia berharap setiap poin yang disampaikan benar-benar merepresentasikan kebutuhan nyata di lapangan sehingga mampu menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan seluruh bahan yang akan dibawa dalam audiensi benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Tujuan utama kita adalah memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo mendapatkan dukungan optimal dari pusat,” ujar Tonny.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo optimis bahwa audiensi dengan Menteri Kesehatan akan memberikan dampak nyata, terutama dalam mempercepat transformasi layanan kesehatan yang lebih prima bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah.
(Tim Redaksi)
