LIMBOTO, DISKOMINFO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menghadiri dialog publik yang diinisiasi oleh BEM Nusantara Gorontalo di halaman Kantor Kesbangpol, Jumat (13/02/2026). Dalam forum tersebut, Sekda memaparkan sejumlah transformasi kebijakan nasional yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Sugondo menjelaskan bahwa saat ini terjadi pergeseran mendasar dalam pemanfaatan dana desa yang lebih terkendali secara terpusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program, termasuk melalui penguatan ekonomi desa berbasis koperasi. Di Kabupaten Gorontalo, pemerintah menargetkan pembukaan 200 lebih gerai Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
"Pola kebijakan dari pusat mengalami perubahan untuk meminimalisir kesalahan tata kelola di tingkat desa. Kehadiran koperasi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagian dari skema baru untuk memperkuat ekonomi desa secara langsung," ujar Sugondo.
Terkait aspek pengawasan, Sekda menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan tata kelola keuangan desa. Langkah preventif ini diambil agar aparat desa tidak terjerat kasus hukum akibat ketidaktahuan regulasi, sehingga penggunaan anggaran tetap berada pada jalur yang benar.
Selain itu, Sugondo menyoroti eksistensi kebijakan ketahanan pangan yang kini menjadi fokus keroyokan seluruh elemen bangsa, baik lembaga pemerintah maupun instansi vertikal. Ia menegaskan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Kabupaten Gorontalo bersinergi penuh untuk memastikan kedaulatan pangan dan pengendalian inflasi tetap terjaga.
"Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan pangan di Kabupaten Gorontalo kuat melalui integrasi program pusat dan daerah. Sinergi ini krusial untuk memastikan keberhasilan program strategis nasional yang beririsan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah," pungkasnya.
