LIMBOTO, DISKOMINFO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menjalani rangkaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Proses ini diawali dengan Entry Meeting virtual bersama Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK, Kamis (12/2/2026).
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif dan mendukung penuh proses pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Ia menegaskan, pemeriksaan ini merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi integritas pengelolaan anggaran daerah.
“Pemeriksaan BPK tahun ini sudah berjalan. Apa pun rekomendasi yang nantinya disampaikan akan menjadi pijakan bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Kita benahi internal secara menyeluruh,” tegas Sofyan Puhi.
Bupati juga menekankan agar temuan pada tahun-tahun sebelumnya dijadikan pelajaran untuk diperbarui dan ditindaklanjuti secara konkret. Ia tidak ingin adanya pengulangan kesalahan administratif maupun teknis yang dapat menghambat pencapaian opini keuangan yang berkualitas.
“Setiap saran dari BPK akan ditindaklanjuti dengan serius demi tata kelola keuangan daerah yang semakin kredibel dan berintegritas,” tambahnya.
Melalui sinergi bersama tim pemeriksa BPK, Pemkab Gorontalo menargetkan penguatan sistem pengawasan internal dan disiplin administrasi yang lebih ketat.
Hal ini diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
