LIMBOTO, DISKOMINFO – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo membahas percepatan pembentukan Sekolah Rakyat. Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, Selasa (3/2/2026).
Dalam rapat tersebut dibahas menyelaraskan langkah strategis dan teknis lintas perangkat daerah guna mempercepat pembentukan Sekolah Rakyat. Pasalnya momen ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo. Ikut pada agenda tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, perwakilan Kecamatan Tolangohula, Kepala Desa Bongomeme dan Dungaliyo, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta unsur terkait lainnya.
Dalam arahannya, Sugondo Makmur menegaskan, percepatan pembentukan Sekolah Rakyat merupakan agenda prioritas pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa usulan lahan seluas 5 hektare yang diajukan sebelumnya belum memenuhi persyaratan teknis, sehingga pemerintah daerah kembali diberikan kesempatan untuk mengusulkan lokasi pengganti.
Sebagai tindak lanjut, Sekda mengungkapkan bahwa Pemkab Gorontalo kini menyiapkan lahan alternatif seluas 5 hektare yang berlokasi di Desa Gandasari, Kecamatan Tolangohula, untuk diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Rapat tersebut juga membahas percepatan proses sertifikasi lahan agar seluruh persyaratan administrasi dan teknis dapat segera dipenuhi.
“Kita kebut bersama proses ini agar Kabupaten Gorontalo tidak kehilangan kuota Sekolah Rakyat. Ini membutuhkan kerja lintas sektor yang solid, cepat, dan terkoordinasi,” tegas Sugondo Makmur.
Ia menambahkan, pembagian tugas terkait penyusunan proposal, kelengkapan dokumen, hingga persyaratan administrasi lainnya telah dibagi sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa. “Target kita jelas, seluruh dokumen harus rampung dan kembali diusulkan ke Kementerian Sosial RI sebelum bulan Ramadan,” pungkasnya.
