LIMBOTO, DISKOMINFO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membangun hubungan kerja sama dengan RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie terkait sinergi administrasi kependudukan atas kelahiran dan kematian holistik universal (Saka Lamahu).
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muhtar Taufik Saleh Nuna dengan Direktur RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, dr. Triyanto Razak, yang disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dr. Anang Otoluwa, Jumat (23/01/2026).
Kadis Dukcapil, Muhtar Nuna, menjelaskan, kerja sama kedua belah pihak itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi pasien. "Melalui sistem ini, setiap peristiwa kelahiran maupun kematian akan tercatat secara otomatis. Masyarakat tidak perlu lagi berhadapan dengan prosedur birokrasi yang rumit karena layanan langsung terintegrasi di rumah sakit," terang Muhtar usai menandatangani MoU di Aula RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie.
Dijelaskan, integrasi data secara real-time ini juga menjadi solusi efektif dalam menekan masalah administrasi lainnya. Terkait hal ini, Muhtar menyebutkan bahwa akurasi data tersebut sangat penting untuk validasi pembayaran premi BPJS serta memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dengan data yang lebih akurat, tambah dia, pelayanan publik menjadi lebih cepat dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Di lain pihak, Direktur RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, dr. Triyanto Razak, menegaskan bahwa kolaborasi ini memperluas fungsi rumah sakit melampaui layanan kesehatan. Kini, pihak rumah sakit turut memfasilitasi kebutuhan administrasi kependudukan bagi pasien dan keluarga secara terpadu. Hal ini merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih menyeluruh dan humanis.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Anang Otoluwa, tampak mengapresiasi inovasi ini sebagai wujud efisiensi anggaran melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, integrasi layanan antarinstansi merupakan solusi cerdas untuk memangkas biaya dan mempercepat proses birokrasi tanpa harus menambah beban anggaran di masing-masing instansi pemerintah.
