LIMBOTO, DISKOMIINFO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, mewakili Bupati Sofyan Puhi, terlihat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Se-Indonesia Tahun 2025 secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. H. Tito Karnavian, Rabu (24/12/2025).
Rapat itu membedah kinerja keuangan daerah di seluruh pelosok tanah air tepat sebelum tahun anggaran resmi ditutup. Fokus utamanya untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD segera dibelanjakan dalam rangka kepentingan rakyat dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Setelah menyimak arahan Mendagri, Sekda Sugondo Makmur membeberkan beberapa catatan penting yang menjadi "PR" bagi daerah. Salah satu instruksi menarik dari Tito Karnavian adalah semangat solidaritas antar-daerah. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan lebih melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) diharapkan dapat membantu wilayah lain seperti Sumatera dan Aceh yang saat ini sangat membutuhkan dukungan.
Selain itu, Mendagri memberikan peringatan bagi daerah yang serapan anggarannya masih rendah untuk segera melakukan belanja agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sebelum ganti tahun.
Namun, belanja daerah kali ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Sekda Sugondo menegaskan bahwa pemerintah pusat menekankan agar APBD menjadi motor penggerak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
Pemerintah daerah juga diminta hadir memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan kapasitas, hingga memperluas akses pasar bagi produk lokal.
Dengan kebijakan anggaran yang tepat sasaran pada sektor UMKM, Sugondo optimis ekonomi daerah akan tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo akan meningkat secara signifikan.
Bagi daerah yang saat ini mengalami defisit atau anggaran minus, Sekda menjelaskan bahwa kementerian tengah memikirkan skema bantuan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap bisa terpenuhi.
Rapat penting itu turut diikuti secara intens oleh Asisten III, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bapelitbangda, Kepala Badan Keuangan, hingga Inspektur daerah.
