LIMBOTO, Diskominfo – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo mulai melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas kebijakan dan strategis pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
Pemeriksaan kinerja yang akan dilakukan BPK, antaranya meliputi tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, memimpin entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap audit kinerja ketahanan pangan tersebut, menyebut, BPK akan mengaudit pelaksanaan program ketahanan angan pada periode 2023-2025.
“Mereka memotret bagaimana kinerja kita dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan itu adalah swasembada pangan,” tegas Sugondo, di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati, Senin (25/8/2025).
Ia berharap, ketersediaan pangan di daerah ini telah terkendali, tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat lokal tetapi juga berpotensi diekspor.
“Kalau ini berjalan baik, tentu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, bahkan berkontribusi pada ekonomi total daerah,” jelasnya.
Menurutnya, entry meeting ini akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memaparkan program masing-masing yang berhubungan dengan ketahanan pangan.
Liputan: MYT
Editor: Zulkifli Mile
