LIMBOTO, Diskominfo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan pembinaan bersama ASN PPPK Kementerian Sosial RI di Aula Dinas Sosial, Selasa (14/10/2025).
Sekretaris Daerah Sugondo Makmur yang memimpin pertemuan tersebut menegaskan pentingnya profesionalisme para pendamping sosial dalam menjalankan tugas.
Kepada para ASN yang baru terangkat itu, Sugondo menekankan agar setiap pribadi harus mampu mengatur waktu dan juga menjaga perilaku dihadapan masyarakat. "Persoalan pribadi maupun gaya hidup konsumtif tidak boleh mengganggu kinerja ASN PPPK," katanya.
Ia juga menyentil bahwa masih adanya aparat desa dan kecamatan yang menolak data hasil pendamping sosial, terutama terkait warga yang sudah tidak lagi layak menerima bantuan.
“Kalau ada warga yang sudah naik kelas, jangan terus diberi bantuan. Pemerintah daerah mendorong mereka agar naik taraf ekonomi melalui UMKM dan usaha mandiri,” ujarnya.
Sekda juga menyampaikan rencana Pemkab membentuk Satgas yang melibatkan perguruan tinggi, media, pengusaha, dan masyarakat untuk mendampingi proses graduasi penerima bantuan. Kolaborasi pentaheliks ini diharapkan memastikan data akurat dan program tepat sasaran.
“Satgas akan membantu memastikan bahwa data yang dihasilkan para pendamping benar dan bisa dipertanggungjawabkan, agar bantuan tidak salah sasaran,” tegas Sugondo.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Titi Nur, menyebut terdapat 107 ASN PPPK dari SDM PKH dan TKSK yang diangkat Kemensos RI untuk daerah ini. Mereka akan ditempatkan di seluruh kecamatan dengan komposisi lima hingga enam orang per wilayah.
Pewarta: Riri Lihawa
Editor: Zulkifli Mile
