LIMBOTO, DISKOMINFO - Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus membuka pertemuan Advokasi Lintas Sektor dalam Integrasi Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo, Selasa (30/6/2026), di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Fase II Tahun 2026 ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting melalui intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Tonny yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Gorontalo menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.
"Percepatan penurunan stunting bukan sekadar program kesehatan, tetapi investasi masa depan bangsa. Karena itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pihak," ujarnya.
Ia menjelaskan, prevalensi stunting di Kabupaten Gorontalo masih menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan SSGI Tahun 2022 angkanya mencapai 30,7 persen, meningkat menjadi 34,7 persen pada Survei Kesehatan Indonesia 2023, kemudian turun menjadi 28,3 persen pada 2024.
Menurut Tonny, upaya percepatan penurunan stunting mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan telah menjadi salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah, khususnya OPD pengampu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk terus memperkuat koordinasi agar intervensi kepada sasaran berjalan efektif, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Tonny juga menyampaikan apresiasi kepada Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo, Masrif, berharap advokasi ini dapat membangun kesepahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan INEY Fase II. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan aktif seluruh organisasi perangkat daerah agar setiap sasaran memperoleh pelayanan yang berkualitas.
(Tim Redaksi)
