LIMBOTO, DISKOMINFO - Ketegangan mewarnai halaman Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (11/12/25). Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima massa aksi dari Desa Prima yang menggelar demonstrasi menuntut Kepala Desa (Kades) mereka segera mundur dari jabatannya.
Situasi pertemuan sempat berjalan sedikit tegang dan memanas, hingga mengharuskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo mengundang perwakilan massa masuk ke Ruang Rapat Dulohupa untuk menenangkan emosi dan berdialog dengan kepala dingin.
Dalam menemui massa aksi yang berapi-api tersebut, Sekda didampingi oleh Asisten III Setda, Sekretaris Satpol PP, jajaran Kesbangpol, Dinas PMDes, serta pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
Usai dialog, Sekda menegaskan bahwa dirinya mewakili Bupati menerima aspirasi massa dengan tangan terbuka sebagai bagian dari hak warga negara dalam menyatakan pendapat.
Namun, ia memberikan edukasi tegas bahwa proses penggantian Kades memiliki aturan main yang ketat dan tidak bisa dilakukan sembarangan hanya berdasarkan desakan.
Sekda juga menjelaskan bahwa regulasi pemberhentian Kepala Desa sangat jelas dan mengikat. Menurutnya, ada tiga syarat mutlak seorang Kades bisa berhenti: Meninggal dunia, mengundurkan diri, atau direkomendasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Poin rekomendasi BPD inilah yang kini ditunggu oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum yang sah.
"Mengganti Kepala Desa tidak serta merta harus begitu. Ada ketentuannya. Ini yang kami tunggu," tegas Sekda di hadapan massa.
Demi memastikan aspirasi ini tidak menguap dan situasi Desa Prima tetap kondusif, Sekda Sugondo mengambil langkah berani. Ia berjanji akan turun langsung ke Desa Prima pada hari Sabtu nanti untuk berhadapan dan berdialog langsung dengan BPD setempat.
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk mencari solusi konkret dan jalan keluar terbaik agar roda pemerintahan Desa Prima dapat kembali berjalan normal sebagaimana mestinya tanpa ada gejolak berkepanjangan.
