Waspadai jelang Pemilu, Hoax harus ditangkal

LIMBAR – Jelang pemungutan suara Pemilu pada tanggal 17 April 2019 berbagai isu politik santer merebak. Disayangkan, momentum pesta demokrasi ini sengaja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menyebar hoax, yakni informasi mengandung isu-isu menyesatkan yang sengaja menggiring opini dengan informasi seolah-olah benar tetapi faktanya adalah cerita atau berita bohong. Hoax tak hanya dimanfaatkan penyebar untuk mengambil keuntungan tetapi juga merugikan orang lain.

Menyikapi fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menghimbau seluruh lapisan masyaraka  waspada serta bijaksana mempercayai informasi agar tidak termakan isu merugikan.

“Isu yang ingin membelah kita mendekati pemilu kini begitu santer. Kita jangan mudah percaya dengan isu yang beredar dari sumber-sumber tidak kredibel. Bijaksanalah dalam mencerna berita dan jagalah persatuan persatuan kita demi keutuhan negara,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadija U. Tayeb, MM, membuka penyuluhan hukum terpadu di Kantor Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Selasa (19/3).

Hadija menegaskan, kini saatnya Pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu dan semua elemen masyarakat memperkuat persatuan untuk menangkal hoaks, sehingga cita-cita demokrasi melalui pemilu 2019 benar-benar berkualitas.

“Hoaks besifat politis berpotensi menjadi sumber perpecahan, menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Kita tentunya tak ingin proses demokrasi terganggu”, kata Hadijah.

Informasi hoax yang patut diwaspadai karena dapat memberikan ancaman antaranya ujaran kebencian dan fitnah.

 

Penyuluhan di Limboto Barat
Narasumber dari institusi terkait hadir memberikan penyuluhan hukum di Kecamatan Limboto Barat.

 

Pada agenda bertajuk ‘Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas’, dihadirkan para narasumber berkompeten, masing-masing, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi dan Polda Gorontalo.

Dihadapan masyarakat di Kecamatan Limboto Barat, Hadijah berharap masyarakat Kabupaten Gorontalo akan menggunakan hak pilih secara kualitas dan kuantitas. (RiLih/Jn/Kominfo).

 

Bagi artikel