Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo, Drs. R. Azis Nurhamidin, M.Pd.

LIMBOTO – Informasi hoax kian marak dan seringkali kita dapati di berbagai media sosial. Parahnya, info hoax berakibat merugikan individu dan organisasi karena mampu membangun opini buruk di kalangan masyarakat. Lantas, bagaimana sebuah informasi masuk kategori hoax? Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo, Azis Nurhamidin, mempertegas hal ini.

“Hoax tanpa disadari menyebabkan persoalan yang serius baik di lembaga pemerintahan dan masyarakat maka perlu diberantas. Kalangan yang faham, memandang hoax sama persis dengan sampah, karena ia tidak hanya menjadi pemecah belah tapi dimainkan sebagai konten yang berujung fitnah. Butuh keberanian masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib,” tukas Azis Nurhamidin, Rabu (2/8), di ruang kerjanya.

Ia pun menyayangkan kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya akun palsu dari orang-orang tidak bertanggung jawab dan membuat Dinas Kominfo intens ambil bagian dalam penanganannya.

Sebagai referensi Azis menyebut, beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai konten negatif yang memiliki konsekwensi hukum, meliputi, informasi yang berbau pornografi, ujaran kebencian, sara, penipuan atau dagang illegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, kekerasan terhadap anak, malware dan phishing, serta pelanggaran kekayaan intelektual.

Konsekwensi hukum bagi pelaku Hoax, jelas dia, diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP, pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 310 dan 311, sedangkan didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum “lex spesialis derogate legi lex generalis” diaturnya mengenai pencemaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

“Untuk memastikan informasi tersebut merupakan konten negative Kementrian kominfo memberikan fasilitas pengaduan melalui Email aduankonten@mail.kominfo.go.id dengan cara mengambil gambar atau capture gambar informasi yang akan diadukan dan dikirimkan melalui dan jika terbukti maka bisa dilanjutkan pada proses hukum”, terang Azis. (*)