Warga Trans Miliki Legitimasi Hukum Lahan Pekarangan

KABGOR – Warga transmigrasi di Desa Ayumolingo dan Desa Puncak bersyukur kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo upaya twrsebut dilihat dari legitimasi hukum atas kepemilikan sertifikat lahan pekarangan mereka akhirnya terwujud.

Sebanyak 344 kepala Keluarga di dua desa itu menerima sertifikat lahan pekarangan dari Bupati Gorontalo Prof Nelson Pomalingo,selasa (12/01/2021).

Bupati Gorontalo Saat Menyerahkan Secara Simbolis sertifikat lahan pekarangan
Foto : (Bidang IKP/Kominfo)

Adapun rincian jumlah sertifikat yang diserahkan secara simbolis Bupati Nelson di Desa Ayumolingo 183 dan desa Puncak 261 Kepala Keluarga.

Warga transmigrasi asal Purworejo jawa tengah,Amir Sohib saat ditemui disela-sela kegiatan itu, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepemilikan secara resmi sertifikat tersebut.

Dalam sambutanya, Nelson Pomalingo mengungkapkan dalam membangun dirinya tak pernah membeda-bedakan warganya. Bagi Nelson, apa yang dibuatnya adalah sebagai komitmen dan kepedulian kepada warga Kabupaten Gorontalo seutuhnya.

Beberapa waktu lalu, terang Nelson, ada warga transmigrasi datang meminta agar sertifikat dipercepat prosesnya. Warga sempat mengancam saya kalau tidak keluar sertifikat maka memilih untuk tidak mendukung saya di pilkada pada bulan desember lalu.

“Bagi saya tidak melihat sikap itu, dukung mendukung hal yang biasa,gak ada urusan dengan itu saya.  tapi bagi saya melayani  kepentingan dan kebutuhan warga Kabupaten Gorontalo paling utama karena mereka adalah rakyat saya. Hari ini Prosesnya saya buktikan dan sertifikat sudah diserahkan, Bahkan tahun ini, ada 375 sertifikat  lagi ada diupayakan,” Tegas Nelson.

Memang problema trasnmigrasi ini, kata dia, ada beberapa hal. Pertama soal kepemilikan lahan dijanjikan dua hektare per kepala keluarga dan pada saat dirinya menjadi Bupati itu menjadi problema.

“ Sementara transmigrasi ini sejak tahun 2009, saya menjadi Bupati tahun 2016, Alhamndulillah saya punya jalan keluar untuk sementara diberikan modal usaha yakni ditukar dengan 2 ekor sapi dan hingga hari ini pun sertifikat diserahkan.” tutur Nelson.

Ia mengingatkan, sertifikat ini butuh proses, butuh waktu. Karena itu dirinya menghimbau kepada rakyat kalau ada kebijakan pemerintah ikuti.

“ Kami pemerintah tidak pernah menyusahkan rakyat, kita berupaya rakyat itu jadi baik dan sejahtera, nah kadang kala butuh proses, waktu dan alhamndulillah sertifikat tanah keluar,” Kata dia lagi

Nelson pun berharap, kedepan berupaya akan ada lagi anggaran untuk jalan yang dari puncak tembus ayumolingo. “ 4,3 Miliar. Tanpa diminta pun kami adakan, dan saya minta jangan mengancam –mengancam lagi,” Harap Nelson.
Nelson menyebutkan, sertifikat ini menjadi legitimasi hukum kepemilikan lahan pekarangan dan ini menjadi modal untuk agungan pinjaman di Bank.

“ Itu bisa dapat modal 20-30 juta sehingga saya berharap jangan diperjualbelikan,tapi kalau bapak –ibu punya anak dan cucu bisa diturnnkan kepada mereka karena bagian keluarga,.” Imbuhnya. (Bidang IKP/Dinas Kominfo)

Bagikan artikel: