Tak ingin tabrak aturan, Pemkab Gorontalo pertimbangkan lantik Kades Sukamakmur

Kepala Diskominfo Kab. Gorontalo, Haris S. Tome
BAGIKAN

LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo tak ingin menabrak aturan sehingga mempertimbangkan pelaksanaan pelantikan kepala desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020.

Atas penundaan tersebut Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, ST., MT., selaku juru bicara Pemerintah Daerah, menjelaskan, Pemkab Gorontalo terpaksa melakukan penundaan setelah melihat adanya pemberitahuan Bawaslu kepada Bupati Nelson Pomalingo tentang batas akhir mutasi oleh Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri pada perhelatan pesta demokrasi pilkada 2020 nanti.

“Bahwa pelantikan itu bertepatan dimasa masa transisi. Bupati sudah mendapatkan pemberitahuan dari Bawaslu tentang batas akhir mutasi terhadap apartur pemerintah, maka tentunya Pemda melakukan beberapa kajian dan disimpulkan pelantikan tersebut dilakukan penundaan,” tegas Haris.

Ia mengaskan Bupati Nelson dituntut harus bertindak hati-hati dalam melakukan tindakan administrasi pemerintahan. Karenanya untuk menyikapi persoalan tersebut Bupati Nelson  telah menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dan Bawaslu Pusat untuk mendapatkan kejelasannya sehingga tidak menabrak aturan.

“Melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Bawaslu Pusat untuk mendapatkan kejelasan apakah proses pelantikan kades tersebut dibenarkan oleh regulasi tentang pelaksanaan mutasi atau pelantikan aparat menjelang Pilkada di Kabupaten Gorontalo”, tukas Haris.

Disisi lain, ia menyahuti adanya tanggapan sebagian orang yang mendesak dilakukannya pelantikan Kades Sukamakmur. Haris pun menegaskan jika penundaan pelantikan tersebut bukan karena adanya perbedaan partai atau sengaja dipolitisir.

“Kami memperhatikan dan menyimak dengan seksama beberapa pendapat yang coba dilontarkan oleh beberapa pihak di Tolangohula, baik yang puas, tidak puas terhadap keputusan tersebut. Maka perlu kami menegaskan bahwa pelaksanaan penundaan pelantikan tidak berhubungan dengan beda partai, beda pilihan, dan beda warna apa pun, karena selama ini Bupati bekerja berdasarkan regulasi dan tata aturan birokrasi. Itu pun sudah dibuktikan sejak dari pelantikan pada saat pileg bahkan hingga  saat proses pilkada ini. Diberikan ruang kepada siapa pun yang ingin mencalonkan”, ungkapnya.

Dipihak lain, Haris mengungkap desakan pelantikan kepada kades baru di Sukamakmur tak lain adalah keinginan untuk menggantikan kades sebelumnya yang telah meninggal dunia.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakulan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kemendagri dan Bawaslu,” tegas Haris Tome.#

(Johny Mile)

BAGIKAN