SIMaya resmi fasilitasi surat menyurat di lingkungan Pemkab Gorontalo

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo didampingi Asisten III Sekkab Gorontalo Yusran Lapananda dan Kepala Dinas Kominfo Haris S. Tome, melaunching SiMaya secara daring, dihadiri Direktur LAIP Kementerian Kominfo RI, Bambang Dwi Anggono.

LIMBOTO – Bupati Nelson Pomalingo menginstruksikan seluruh instansi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo agar memanfaatkan teknologi SiMaya dalam memfasilitasi surat menyurat. Dengan memanfaatkan SiMaya, kata Bupati Nelson, sebuah instansi berarti memiliki semangat digitalisasi untuk menunjang aktivitasnya, yakni melakukan terobosan yang memudahkan pelayanan ditengah pandemi, sekaligus mengakomodasi penerapan New Normal atau norma perilaku baru.

“Salah satu yang kita dorong adalah digitalisasi di lingkungan pemerintahan. Pada waktu lalu kita sudah mendorong digitalisasi pasar (SiPardi), Alhamdulillah berjalan dengan baik”, ucap Nelson saat meluncurkan aplikasi berbasis awan tersebut, Rabu (17/6/2020), di ruang Upango Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Ia meminta Dinas Kominfo secara masif mesosialisasikan penggunaan aplikasi Simaya kepada seluruh ASN.

SiMaya, merupakan aplikasi berbasis cloud yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat e-Government berdasarkan Tata Naskah Dinas Elekronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) mengenai Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Karenanya Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo, Haris S. Tome,  ST., MT., selaku pihak yang memotori penataan surat-menyurat berbasis cloud dilingkungan Pemda Kabupaten Gorontalo tersebut dalam laporannya mengatakan, penerapan digitalisasi dengan aplikasi SiMaya sebagai solusi atas harapan Bupati Gorontalo dalam mengakomodasi aktifitas di era Normal Perilaku Baru.

“Ini juga akan memudahkan para pimpinan OPD, Camat termasuk Bupati beserta jajaran untuk melakukam disposisi surat dari manapun posisinya berada, asalkan didukung oleh jaringan internet,” tambah Haris.

Dengan aplikasi tersebut, dikatakan, proses surat menyurat bisa berlangsung 1 x 24 jam.

“Akan terlihat disana laporan proses itu sudah selesai. Jadi mengukur kinerja terhadap tindak lanjut instruksi disposisi ini dapat dilalui secara rekam jejak digitalnya dan bisa menjadi bagian dari hitungan terhadap kinerja dari setiap aparatur,” ujarnya.

Ditempat berbeda, Direktur Layanan Aplikasi Informasi Publik (LAIP) Kementrian Kominfo RI, Bambang Dwi Anggono dalam arahanya menekankan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Simaya sebagai aplikasi tunggal yang digunakan dalam surat menyurat elektronik pemerintah pusat dan daerah.

”Jadi bila terdapat apalikasi lain akan dikoordinasikan dengan aplikasi Simaya”, kata Bambang Dwi Anggono. #

Bagikan artikel: