LIMBOTO – Setiap lembaga pemerintah yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat dilingkungan Pemda Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme. Hal ini disampaikan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dalam peringatan HUT Satpol PP ke 67, HUT Satlinmas ke 55, HUT Pemadam Kebakaran ke 98, serta HUT Otda ke 21 tingkat Kabupaten Gorontalo, di alun-alun Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (27/4).

Upacara peringatan yang terintegrasi tersebut diikuti unsur Polri, Satlinmas, dan Satpol daerah se Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Gorontalo, Danpom yang mewakili Dandim Gorontalo, dan segenap pejabat daerah se Gorontalo.

Sehubungan dengan peringatan Hari Satpol PP, Bupati Nelson mengungkapkan, Pemerintah telah meningkatkan eselonisasi institusi tersebut dari eselon III ke eselon II. Karenanya tugas pengamanan peraturan daerah yang diemban Satpol diharap dapat ditingkatkan. Karenanya kedepan performance Satpol akan menjadi perhatian sendiri bagi Pemkab Gorontalo.

Terkait peringatan HUT Linmas, Bupati Nelson meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo untuk mempertajam pembinaan bela negara ditingkat aparat. Linmas, kata dia, memegang tanggung jawab melindungi masyarakat sehingga harus intens berintegrasi dengan pihak Kepolisian dan TNI.

Sedangkan menyinggung kinerja pemadam kebakaran, satuan ini diharap lebih mengembangkan fungsinya sebagai alat pemerintah untuk pengantisipasi terjadinya kebakaran. Karenanya pembinaan kepada masyarakat dalam mengantisipasi dini terjadinya kebakaran perlu dilaksanakan dengan baik. Untuk mendukung operasionalnya dilaapangan, Kabupaten Gorontalo malah telah beroleh dukungan dari Jepang. Ia menjelaskan bahwa hampir setiap bulan daerah ini masyarakatnya mengalami kebakaran.

“Tahun ini kita dapat bantuan dua buah Damkar dari Jepang, sekarang sudah ada di Makassar. Aset ini satunya akan di tempatkan di Boliyohuto karena wilayah terjauh”, imbuh Bupati meminta kinerja Damkar kedepan akan lebih meningkat dalam melayani masyarakat.

Menyinggung HUT Otonomi Daerah ke 21, Bupati menyentil kewenangan daerah dari Pemerintah Pusat yang diberikan seluas-luasnya melaksanakan sendiri urusan pemerintahan. Otonomi tersebut diminta harus dibarengi inovasi dan kemandirian. “Makanya inovasi dan kemandirian daerah itu harus dijalankan dengan baik, kaji terus menerus apa yang akan dilakukan, khususnya menyangkut isu-isu pembangunan daerah”, tandasnya kepada para pemangku jabatan di lingkup Pemkab Gorontalo. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *