KABGOR – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), mengelar rapat kegiatan Pra Evaluasi Penilaian Komitmen Pemerintah Daerah melaksanakan Pembangunan Responsif Gender dan Kota Layak Anak dalam persiapan penilaian Ekaparaya (APE) dan Evaluasi KLA tahun 2021 oleh Pemerintah Pusat.
Berlangsung di Restaurant Domestique Kota Gorontalo di buka resmi Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo Minggu, (21/03/2021). Kegiatan diawali dengan Penandatanganan Mou Kesejahteraaan Gender serta di rangkaian degan Penganugrahan Gender Champion Tahun 2021.
Dalam sambutanya Bupati Nelson Pomalingo mengatakan di era covid-19 banyak hal kejadian diluar dugaan kita, antara lain kekerasan anak dan perempuan terus meningjat maka hari Pemerintah Daerah melakukan rapat kelompok kerja pengarustamaan Gender.
” Untuk melihat problem-problem untuk dirumuskan secara bersamaan dalam mencari solusi tidak hanya melalui Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak tapi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gorontalo dan Perguruan Tinggi maupun LSM termasuk PKK di dalamnya”, ungkap Bupati.
Lebih Lanjut disampaikan Nelson tidak sekadar mencari solusi tapi kami berkomitmen bersama kita melakuan implementasinya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Bahkan Anggaran Dana Desa kami libatkan, karena anak – anak dan perempuan berada di desa.
” Jika ini dilakukan melalui desa mudah – mudahan problem kekerasan anak dan perempuan semakin berkurang di”, tandasnya.
Sementara itu Kepada Dinas P3A Dewi Nani menjelaskan bertujuan membangun koordinasi sinergitas dan kerjasama baik instansi pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi maupun lembaga masyarakat untuk mewujudkan pembagunan yang Responsif Gender.
Selain itu memberikan apresiasi atas komitmen kontribusi mitra pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesteran gender dalam masyarakat dan mengintegrasikan keadilan keterasaan gender.
“Dalam kebijakan program kegiatan pembagunan sehingga menjadi satu dimensi intergral mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan hingga evaluasi pembagunan”, tandas Dewi. (*)
