Pemkab Gorontalo Lakukan Transformasi Birokrasi, Tingkatkan Kinerja Aparat Desa

LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo akan menyelenggarakan transformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa. Upaya tersebut diawali dengan sosialisasi Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Perangkat Desa, dan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

“Desa hari ini jauh berbeda dengan sepuluh tahun sebelumnya. Desa bergeliat menjadi salah satu kebijakan pemerataan pembangunan. Desa bergeliat, desa bergerak, karena adanya dana desa,” ungkap Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, dalam kegiatan sosialisasi dua buah Peraturan Bupati yang dimotori Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, di Aula Kantor Camat Telaga Jaya, Senin (22/11/2021).

Makin besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan desa, dikatakan, telah menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu membangun sistem pemerintahan desa yang baik. Dengan demikian, sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari bawah akan selaras.

Salah satu kebijakan strategis yang  dapat ditempuh untuk menyelenggarakan transformasi tersebut, misalnya dengan menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa. Langkah ini dapat merekrut aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang berkompeten, inisiatif dan memiliki inovasi.

Sejalan dengan tuntutan itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo nampaknya telah mengunggulkan transformasi birokrasi dalam dokumen RPJMD 2021-2026.  Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab moril Pemkab Gorontalo atas kepercayaan yang diberikan masyarakat.

“Di dalam RPJMD 2021-2026, salah satu yang kita unggulkan adalah transformasi birokrasi. Kenapa transformasi birokrasi? Karena  kita inilah (orang-orang) yang dipercaya oleh rakyat, baik aparat termasuk kepala desa, yang dipilih langsung, termasuk Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung,” ujar Nelson.

Di daerah ini, penyelenggaraan transformasi birokrasi akan diawali dengan evaluasi terhadap kinerja Aparat Desa, termasuk Pegawai Negeri Sipil. Karenanya Bupati Nelson menegaskan evaluasi itu harus menghadirkan aparat-aparat desa yang kompetitif sebagaimana yang diharapkan.

“Kita lakukan evaluasi setiap tahun. Itu karena dalam rangka peningkatan kinerja. Pada intinya, evaluasi ini tidak perlu ditakuti. Karena kalau kita orang hebat, kalau kita orang punya kompetensi, punya inisiasi dan inovasi, tentu akan beroleh kepercayaan. Maka mudah-mudahan dengan pengalaman (aparat-aparat), maka terekrutlah aparat yang ada di desa sesuai dengan yang telah kita sepakati,” ucap Bupati Nelson Pomalingo.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah melakukan evaluasi yang sama terhadap PNS, dimana dilakukan job fit untuk menilai kemampuan bagi para pejabat Eselon II.

Bagikan artikel: