Lompat ke konten

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Pemkab Gorontalo Pertahankan WTP, Bupati Nelson Terima Penghargaan dari Ketua BPK RI Perwakilan Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion untuk ke-12 kali. Berkat prestasi dibidang pengelolaan keuanhan tersebut, Bupati Nelson menerima penghargaan dari Ketua BPK RI Perwakilan Gorontalo, Dwi Sabardiana, di Auditorium kantor BPK RI Perwakilan Gorontalo, Rabu (18/05/2022).

Opini WTP yang diberikan BPK RI berdasarkan hasil pengelolaan keuangan TA. 2021. Bupati Nelson Pomalingo mengatakan, sistem pengelolaan keuangan dilingkungan Pemkab Gorontalo berjalan dengan baik atas dukungan semua pihak, termasuk arahan-arahan dari BPK RI.

”Saya mewakili seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Penghargaan ini mendorong kami agar berupaya berbuat lebih baik,” ucap Nelson.

Dilain pihak, perolehan WTP sebanyak 12 kali tersebut, imbuh Nelson, pun tak lepas dari dukungan legislatif yang senantiasa mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana menyerahkan langsung opini WTP kepada Bupati Gorontalo Prof Nelson Pomalingo didampingi Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Ali Polapa, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Foto: Kominfo

“12 kali beroleh WTP dan ity 7 kali berturut-turut dijaman pemerintahan kami. Kenapa terjadi demikian, karena kolaborasi antara Eksekutif maupun Legislatif dari segi pengawasan serta kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh perangkat daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perewakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana mengungkapkan opini WTP merupakan penilaian BPK atas kewajaran informasi yang tertuang dalam laporan keuangan.

Dalam penilaian tersebut tergantung beberapa hal empat kriteria penilaian utama. Pertama, dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua terkait dengan penyajiannya atau pengungkapannya. Yang ketiga, terkait dengan efektivitas sistem pengendalian intern, dan Keempat terkait dengan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

 

Laporan; Riri Lihawa, Editor: Zulkifli Mile

Bagikan artikel:
Secured By miniOrange