Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Gorontalo, Kembali Raih WTP

KABGOR – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). yang ke 11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana menyerahkan langsung opini WTP kepada Bupati Gorontalo Prof Nelson Pomalingo didampingi Wakil Bupati Gorontalo Hendra S Hemeto dan Wakil Ketua DPRD Roman Nasaru, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Jum’at (21/05/2021).

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengucapkan terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah memberikan atensi, arahan, saran serta masukannya terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di daerah itu.

” Saya mewakili seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tahun ini kembali mengganjar kami dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Nelson.

Nelson mengatakan, pihaknya sangat bersyukur mendapat opini WTP, dan itu merupakan WTP ke 11 bagi Kabupaten Gorontalo.

Meski demikian, Nelson mengakui dalam opini WTP, masih terdapat beberapa catatan atau rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

“Intinya, kami sangat bersyukur atas capaian opini WTP terhadap keuangan Kabupaten Gorontalo. Ini merupakan penghargaan ke 11 Kabupaten Gorontalo mendapat opini WTP. Namun, ada beberapa catatan yang harus kami tindak lanjuti, dan catatan itu bagi kami, merupakan semangat kami dalam mengelola keuangan lebih baik lagi,” ungkap Nelson

Sementara itu, Kepala BPK Perewakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana mengungkapkan, opini WTP merupakan penilaian BPK atas kewajaran informasi yang tertuang dalam laporan keuangan. Dalam penilaian tersebut tergantung beberapa hal empat kriteria penilaian utama.

“Pertama, dengan standar akuntansi pemerintah, kedua terkait dengan penyajiannya atau pengungkapannya. Yang ketiga terkait dengan efektivitas sistem pengendalian intern, dan keempat jangan dilupakan adalah terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” terang Dwi.

Dikatakan Dwi, meski mendapat opini WTP Pemerintah Kabupaten Gorontalo, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai bahan perbaikan.

“Memang, masih ada beberapa cacatan yang kami berikan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, salah satunya penggunaan anggaran yang tak sesuai dengan peruntukannya.

Kami berharap ini dapat ditindaklanjuti, dan kami pun akan memantau tindak lanjut dari rekomendasi tersebut,” tutur Dwi. (rif)

Bagikan artikel:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Secured By miniOrange