Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Jadi Narasumber di Kemendagri, Bupati Nelson Sampaikan Hasil Evaluasi Daerah Pemekaran Baru

LIMBOTO – Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, melakanakan rapat pembahasan pusat dan daerah, terkait fasilitasi penyelesaian permasalahan pasca pemekaran daerah pada 55 daerah otonom hasil pemekaran khususnya di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggata Timur (NTT), Maluku dan Papua, di Hotel Aryaduta Jakarta. Jumat (18/06/2021).

Kegiatan itu menghadirkan 6 narasumber antara lain,  Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional  (PPN),  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Sekertariat Wakil Presiden,

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, menjadi salah narasumber yang tampil  pada rapat tersebut.

Dari tiga orang bupati, saya salah satu yang diundang menjadi narasumber, ujar Nelson via sambungan telepon.

Kata Nelson, dari tiga bupati yang hadir, semuanya memaparkan hasil evaluasi tentang kabupaten/kota yang baru dimekarkan.

“Saya menyampaikan hasil evaluasi daerah yang dimekarkan, serta permasalahan yang dihadapi,” ujar Nelson.

Lanjut Nelson, akan ada  kemungkinan dibuka moratorium untuk pemekaran daerah baru.

“Beberapa hal itu yang saya sampaikan dalam rapat,” tutur dia.

Sambung Nelson, terkait pemekaran wilayah baru, harus memerhatikan persyaratan berdasarkan tujuan pemekaran.

“Maka itu, sebelum dimekarkan harus dilakukan kajian dan dievaluasi,” terang Nelson.

Nelson berharap, pemerintah pusat membuat peta panduan (road map) sebagai petunjuk dalam memberi ruang khusus kepada daerah pemekaran baru. (rif)

error:
Secured By miniOrange