Baru 5 Penyandang Disabilitas jadi ASN

LIMBOTO – Mulai tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah berhasil mengangkat lima penyandang disabilitas menjadi tenaga honorer yang masing-masing ditempatkan di kantor organisasi pemerintah daerah yang berbeda. Hal itu terungkap dalam apel Korpri yang berlangsung di Sport Center Limboto, Rabu (17/1).

Sebelumnya, Bupati Gorontalo Nelson Pomaligo pada pertengahan tahun 2016 lalu telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Diklat untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas berkompetensi di lingkungan pemerintahan daerah.

Bupati Nelson menilai, para penyandang cacat biasanya memiliki keunggulan khusus dan lebih konsentrasi menyelesaikan tugas dibanding individu normal. “Kita banyak melihat banyak penyandang disabilitas yang memiliki kelebihan, bahkan mereka lebih konsen dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingganya keberadaan mereka saya harap akan mendorong kompetisi yang sehat dikalangan ASN”, ungkap Bupati.

Sebagai bentuk penghormatan dari seluruh ASN yang hadir pada apel Korpri itu, Bupati Nelson meminta kelima tenaga honorer tampil diatas panggung untuk memperkenalkan diri.

Pada tahun ini, Pemda Kabupaten Gorontalo kembali merencanakan penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer dari kalangan disabilitas. (*)

Bupati Berang Saat Sidak OPD

LIMBOTO – Bupati Nelson Pomalingo sempat dibuat berang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dibeberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (5/1). Pasalnya, terdapat beberapa kantor yang belum memenuhi hal-hal yang telah diinstruksikan pada tahun sebelumnya, seperti pembuatan lubang biopori, sumur resapan, kotak saran. Malah, ketidakhadiran para tenaga kontrak pun nampak beroleh sorotan keras dari Bupati Gorontalo.

Ditengarai, pelaksanaan sidak tersebut sebagai langkah awal pengecekan yang dilakukan pimpinan daerah terhadap kesiapan aparat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi setelah ditetapkannya tahun 2018 sebagai tahun kinerja oleh Pemerintah Daerah ini.

“Inspeksi ini sebagai tahapan awal bagi kita dalam menjalankan kinerja ditahun 2018. Beberapa hal yang saya sidak, yakni dokumen-dokumen perencanaan, tingkat pelayanan, kenyamanan kantor baik penerimaan tamu dan taman serta melihat biopori dan sumur resapan”, ujar Bupati Nelson.

Bupati menambahkan, ditengah sidak yang berlangsung pagi usai pelaksanaan agenda olahraga tersebut ia menemukan ada pimpinan pada salah satu OPD tidak berada ditempat, termasuk kepala bidang, dan juga kepala seksi.

 

Ternyata bukan hanya soal kehadiran tenaga kontrak yang memicu Bupati Nelson tambah berang, lubang biopori yang diinstruksikannya sejak tahun 2017 lalu pada setiap halaman kantor pun malah tidak diindahkan. “Yah…, setelah saya cros cek, ternyata sumur resapan belum dibuat hingga hari ini, padahal disetiap rapat Pimpinan OPD mengaku sudah punya. Hasilnya tidak ada satupun. Padahal untuk membuatnya hanya butuh waktu satu jam,” tandas Bupati Nelson Pomalingo berang karena merasa telah dibohongi. (*)

Kinerja Aparat dinilai dengan SIKAP

LIMBOTO – Untuk mengukur kinerja ASN, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerapkan aplikasi SIKAP (system intensif kinerja aparatur).  Penilaian dengan aplikasi tersebut efektif diberlakukan mulai 1 Januari  2018. Sebelumnya, Bupati Gorontalo telah melaunching SIKAP pada 23 November 2017 di gedung Kasmat Lahay. Selama sebulan penuh (Desember 2017) aplikasi tersebut disosialisasikan. Dipihak lain, penerapan Aplikasi SIKAP selaras dengan ditetapkannya tahun 2018 sebagai tahun peningkatan kinerja.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, pada apel kerja awal tahun, di Sport Center Limboto, Selasa (2/1), mengatakan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menetapkan pencapaian-pencapaian tahunan. Sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Fadli Hasan, tahun 2016 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi , tahun 2017 sebagai tahun perubahan dan tahun 2018 ditetapkan sebagai tahun peningkatan kinerja.

Lantas, apa yang dilakukan Pemerintah Daerah ini di tahun peningkatan kinerja? Sebelumnya Bupati Nelson menilai aparatur merupakan modal pengelolaan pemerintahan serta sebagai penentu proses pembangunan daerah. Maka untuk meningkatkan produkstifitas personal dan institusional agar agresif menjalankan tupoksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah menerapkan system pengukuran kinerja dengan SIKAP, yakni sebuah aplikasi penilai kinerja ASN.

Bupati menjelaskan, aparat yang berkinerja baik akan beroleh reward kenaikan tunjangan sedangkan ASN berkinerja tidak baik akan diberi punishment. “Yang baik akan naik sampai 25%, dan yang tidak baik bisa saja menurun hingga 50%”, kata Bupati Nelson pada apel kerja turut dihadiri seluruh aparat dari Pemerintah Kecamatan. (*)

Menilik Progres di Tahun 2017

LIMBOTO – Pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan berarti, utamanya, progres menyangkut pertumbuhan ekonomi, angka penurunan kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran terbuka, dan naiknya alokasi APBD setiap tahun.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, pada apel kerja awal tahun yang berlangsung di Sport Center Limboto, Selasa (2/1), diantaranya menyebut empat pencapaian yang berhasil dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Diantaranya, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 6,31%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,62%.

Sedangkan angka penurunan kemisikinan yang semula di tahun 2015 sebesar 21,80%,  pada tahun 2016 berhasil ditekan hingga mencapai 21,03%. “Untuk tingkat Pengangguran terbuka tahun 2014 3,89%, menjadi 3,82% ditahun 2015.

Tak hanya itu, alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) nampak meningkat dari tahun ke tahun, yakni pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.269.961.720.193.- meningkat  menjadi  Rp. 1.401.594.498.550.- pada tahun 2018.

Atas pencapaian tersebut, Bupati Nelson menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah dari kenerja seluruh aparatur daerah Kabupaten Gorontalo. “Saya bersama Wakil Bupati tidak mungkin melaksanakan ini semua tanpa dukungan seluruh ASN”, ujarnya. Ia pun berharap pada tahun 2018 yang dicanangkan menjadi tahun peningkatan kinerja tersebut, setiap organisasi perangkat daerah dapat mengoptimalkan kinerja dan kolaborasi. (*)