Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Pimpin Rapat Evaluasi ABPD dan PAD, Bupati Nelson Targetkan Bulan Juli Sudah Capai 50 Persen

LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menggelar rapat evaluasi APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 di Ruang Madani.

Rapat tersebut, dipimpin Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Turut hadir Wakil Bupati Hendra Hemeto, Sekretaris Daerah Roni Sampir, Pimpinan OPD dan Camat Selasa, (05/07/22).

Bupati Nelson Pomalingo menargetkan bulan Juli 2022 evaluasi APBD dan juga Pendapatan Daerah sudah mencapai 50 persen.

Dari hasil evaluasi APBD baru mencapai hampir 40 persen yang seharusnya diharapkan akan mencapai 50 persen.

“Begitu pula dengan evaluasi pendapatan dimana saat ini baru mencapai 30 persen. Ia berharap akan mencapai 50 persen dibulan Juli ini,” ungkap Nelson.

Adanya evaluasi seperti ini akan terus meningkat kepada OPD dihimbau untuk terus di Pacu baik dana DAK, DAU, DID, maupun dana PEN. ABPD dan pendapatan yang belum mencapai 50 persen disebabkan dengan perencanaan yang kurang cepat.

“Oleh karena itu ia meminta seluruh OPD akan melakukan evaluasi setiap minggu, termasuk dana pendapatan daerah. saya melakukan punishment kepada yang tidak memenuhi target misalanya perjalanan dinas,” terangnya.

Dirinya menargetkan di bulan ini semua sudah mencapai 50 persen dan akan dievaluasi kembali pada bulan Agustus mendatang.

“Target kita Bulan Juli ini harus sudah 50 persen semuanya, dan bulan Agustus kita evaluasi semuanya baik itu APBD maupun pendapatan daerah,” pungkasnya.

Lipuatan: Tiwi Pou

Artikel ini dapat dikutip seutuhnya dengan syarat mencantumkan link sumber: https://gorontalokab.go.id

Momentum HUT Bhayangkara 2022. Bupati Nelson: Pemkab Gorontalo akan terus bersinergi dengan Polri

LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo akan terus bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah daerah ini tampak sangat mengapresiasi langkah Polri dalam mendukung pemulihan ekonomi setelah wabah Covid-19.

“Pada momentum HUT Bhayangkara tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo tentunya akan terus mendukung upaya Polri dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Dalam hal ini kita akan terus berkolaborasi,” ungkap Bupati Nelson, dihubungi via cellular, Kamis (30/06/2022) kemarin.

Bupati Gorontalo dua periode ini juga menyatakan akan bersinergi dengan Polri dalam upaya pemulihan ekonomi melalui program kerja Pemerintah Daerah.

“Dukungan itu kita implementasi an melalui progran kerja yang telah kita jalankan maupun pada kebijakan tahun-tahun berikutnya,” jelas Nelson.

Pada peringatan HUT Bhayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli, tahunini Kepolisian Republik Indonesia mengangkat tema “Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh-Indonesia tumbuh”.

Semangat Polri dalam peringatan HUT Bhayangkara ini pun dilihat Nelson mengandung nilai kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni sejalan dengan cita-cita otonomi daerah, apalagi setelah dilanda pandemi Covid dalam beberapa tahun terakhir.

 

Pewarta: Zulkifli Mile

 

Artikel ini dapat dikutip seutuhnya dengan mencantumkan link sumber dari https://gorontalokab.go.id

 

Seleksi Terbuka JPTP Pemkab Gorontalo diikuti 29 Peserta

LIMBOTO – Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo diikuti 29 peserta. Seleksi itu akan berlangsung selama tiga hari, terhitung tanggal 14 hingga 16 Juni 2022.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan seleksi PJPT untuk mengisi enam jabatan kosong, masing-masing, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan SDA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Kesehatan.

Untuk penjaringan jabatan tersebut, Panitia Penyelenggara menjadwalkan rangkaian kegiatan yakni, pada tanggal 14 Juni akan dilaksanakan assement, dan pada tanggal 15 – 16 Juni dilaksanakan tahap seleksi kompetensi bidang.

“Hari ini kita melaksanakan seleksi Eselon II dan itu menunjukkan bahwa proses pengkaderan karier kita bagus di Kabupaten Gorontalo,” Ungkap Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo membuka kegiatan yang berlangsung di Aula Potombango BKPSDM, Selasa (14/6/2022).

PSX 20220614 150733
Pembukaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Foto: Kominfo

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi tersebut diselenggarakan secara terbuka dan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

“Proses seleksi ini kita lakukan dengan proses yang benar dan berdasarkan aturan bahkan kita lakukan secara terbuka termasuk di dalamnya ada satu orang yang dari Pohuwato,” ujarnya.

Artikel ini dapat dikutip seutuhnya dengan syarat mencantumkan Sumber: https://gorontalokab.go.id

Laporan: Tiwi Pou
Pewarta: Riri Lihawa
Editor: Zulkifli Mile

Bupati Nelson jajaki kerjasama Potensi Daerah Dengan Bupati Banggai

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo bertemu Bupati Banggai Amirudin Tamoreka. Jumat (09/6/2022).

Pertemuan kedua Bupati itu dalam rangka penjajakan kerja sama potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

“Kunjungan kerja dalam rangka penjajakan potensi kerja sama antar daerah. Kabupaten Banggai banyak potensi daerah yang menarik dikerjasamakan,” ungkap Nelson.

Ia melihat Banggai berpeluang investasi di sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian dan sektor perkebunan.

Setelah melihat banyaj potensi yang dimiliki Kabupaten Banggai, Nelson berharap kunjunganya itu akan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjsama lewat penandatanganan MOU.

Kunjungan Kerja Dalam Rangka Penjajakan Potensi Kerjasama Antar Daerah dok: Kominfo

“Kerjasama akan dilakukan mengingat potensi daerah di banggai banyak dengan tujuan agar peningkatan kesejahteraan kedua daerah,” jelas Nelson.

Pada kesempatan itu, Nelson tampak tertarik dengan potensi kelapa. Karenanya Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa inu menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar seminar kelapa dan penanaman kelapa di IKN.

Sehingga dengan melihat potensi perkebunan kelapa di banggai, Nelson mengundang secara langsung pemerintah banggai mewarnai agenda seminar kelapa dan penanaman kelapa di IKN nanti.

“Saya berharap Pak Bupati banggai bersama jajarannya mendukung dan sekaligus mewarnai kegiatan penanaman lelapa di IKN. Keikutsertaan Bupati banggai di kegiatan itu sangat diharapkan karena melihat potensi perkebunan kelapa di banggai bagus dan banyak, kita undang beliau karena kelapa ini menjadi tanaman nusantara,” ungkap Nelson.

Bupati Banggai Amirudin nampak menyambut baik niat kerja sama yang di tawarkan Pemkab Gorontalo.

“Saya bangga dan bersyukur atas kunjungan kerja, karena sesungguhnya ini merupakan satu penghormatan kepada kami Pemerintah Kabuten Banggai. Disini begitu banyak juga warga Gorontalo sehingga setelah pertemuan ini kita akan ada mengadakan agenda pertemuan pak Bupati Gorontalo bersama jajarannya dengan KKIG di Kabupaten banggai,” tandasnya.

Artikel ini dapat dikutip seutuhnya dengan syarat mencantumkan Sumber: https://gorontalokab.go.id

Laporan: Irfan Mohamad
Pewarta: Riri Lihawa
Editor: Zulkifli Mile

Terbesar Turunkan Angka Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Hendra : Pemkab Gorontalo Kedepan Akan Mengenjot Program Strategis

LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Salah satu daerah terbesar menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada Jum’at (10/6/2022).

Wakil Bupati Gorontalo Hendra Hemeto mengatakan hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab bersama.

“Saya sampaikan bahwa kemiskinan ini bukan hanya sebagai tugas dari pada Pemerintah Daerah tapi semua pihak untuk dilaksanakan bersama – bersama,” terang Hendra,

Penandatangan Nota Kesepakatan Antara Pemprov Gorontalo dan Pemkab Gorontalo dok: Kominfo

Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan beberapa faktor yaitu, jumlah penduduk terbesar di Provinsi, Pemkab Gorontalo selalu konsisten dengan penurunan angka kemiskinan. Terbukti, dengan data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di tahun 2016 sebesar 78,36 (ribu jiwa) turun menjadi 67,21 (ribu jiwa) di tahun 2021.

Kolaborasi seluruh pihak bisa menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gorontalo, kedepan Pemerintah Daerah terus menggenjot penurunan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Mengintervensi berbagai program layanan bantuan serta peninkatan kesejahteraan masyarakat.

‘Untuk menggenjot percepatan penurunan kemiskinan dengan program strategis 2x lebih baik,” tandasnya.

Seperti dietahuu, Kegiatan yang digelar di hotel grand Q, Kota Gorontalo ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noor, para bupati dan walikota se Provinsi Gorontalo serta jajaran pimpinan OPD terkait.

Bupati Nelson: Pemerintah Sangat Membutuhkan Personil Satpol. Honorer Tak Perlu Galau!

LIMBOTO – Bupati Nelson Pomalingo memberikan angin segar bagi tenaga honorer dilingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dikatakan, lingkungan Pemerintahan sangat membutuhkan personil-personil Satpol PP sebagai pelaksana tugas penertiban dan penegakan kepada masyarakat.

Dipihak lain, personil Satpol PP Kabupaten Gorontalo sebahagian besar terdiri dari para tenaga honor. Maka untuk menyahuti kebijakan Pemerintah terhadap penghapusan tenaga honorer, Bupati Nelson mengatakan pihaknya akan menerapkan skema outsourcing untuk pengadaan tenaga honorer tersebut.

“Termasuk ingin menjawab kegalauan bagi saudara-saudara sekalian yang non PNS maupun non PPPK. Intinya Satpol ini sangat kita butuhkan. Bicara penegakan ketertiban masyarakat itu kita butuhkan. Kita banyak membuat Perda-Perda yang didalamnya ada sangsi disana, maka itu juga butuh Satpol. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, yaitu mendorong (honorer Satpol) masuk PNS atau PPPK”, ungkap Bupati Nelson dalam apel pembinaan Anggota Satpol PP, Selasa (7/6/2022), di gedung Kasmat Lahay Limboto.

 

Bupati Nelson Memberikan Arahan Pada Apel Pembinaan Anggota Satpol PP. [Foto: Kominfo]

Ia juga menegaskan Pemkab Gorontalo memiliki solusi bagi honorer tidak lulus dalam seleksi CPNS dan PPPK, pihaknya akan menempuh opsi dengan menerapkan skema penyediaan melalui tenaga alih daya atau outsourcing.

“Maka jangan-jangan susah (masuk) PNS dan susah (masuk) PPPK, maka jalan lain adalah outsourcing. Jadi anda tidak perlu galau ada jalan yang ketiga yang kami tempuh yaitu outsourcing,” jelas Nelson Pomalingo.

Dengan ikut outsuorcing maka kemungkinan besaran gaji eks honorer akan lebih besar.

“Oleh karena itu saya berharap kepada BKPSDM dan Satpol untuk punya analisis kebutuhan (personil) dari sekarang. Kemudian mengusulkannya kejalur PNS atau jalur PPPK. Itu diupayakan! Karena ini kebutuhan kita,” ungkapnya.

Saat ini Pemkab Gorontalo mulai menyiapkan anggaran jika kemungkinan skema outsourcing mulai dijalankan tahun depan.

 

Artikel ini dapat dikutip seutuhnya dengan syarat mencantumkan Sumber: https://gorontalokab.go.id

 

 

Pewarta: Riri Lihawa
Editor: Zulkifli Mile

Sekda Roni Sampir Ikuti Sosialisasi Permendagri 59/2021, Kemendagri Beri Penguatan tentang SPM

LIMBOTO – Standar Pelayanan Minimal atau SPM disetiap daerah terus dimaksimalkan penerapannya. Hal ini terlihat dari sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal.

Kegiatan yang digelar di hotel Golden Tulip Essential Makassar tersebut menghadirkan beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Sosialisasi ini langsung dilakukan oleh Direktorat jendral bina pembangunan daerah kementrian Mentri dalam negeri.

Dalam kesempatan itu Kemendagri menghadirkan para pemateri, masing-masing, Sri Purwaningsih SH. MH. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri. Juga ada Dr. Mohamad Zamsani Baharudin Tjenreng ST, M.Si Kepala bagian perencanaan Sekretariat Ditjen bina Pembangunan Daerah Kemendagri, hingga Perencana Ahli Muda Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Benjamin Sibarani ST, MM.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, usai menghadiri secara daring dalam acara itu mengungkapkan Pemerintah menerapkan standar pelayanan minimal itu dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang didapatkan oleh masyarakat.

Sekda Roni Sampir didampinggi OPD terkait, mengikuti sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal.

“Mutu pelayanan itu terdiri dari beberapa pelayanan dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, PU, Perkim, Sosial dan kambtipmas. Jadi semua itu harus didapat masyarakat sesuai standar pelayanan,” ujar Sekda Roni.

Maka dalam rangka penerapan SPM itu, Roni menjelaskan Pemerintah Kabupaten Gorontalo membentuk tim untuk mengawal SPM.

Sejauh ini, kata Roni, Pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah optimal dalam penerapannya dan tepat waktu dalam memberikan laporan.

“Beberapa capaian yang maksimal tinggal yang lain kita terus dorong untuk dimaksimalkan,” kata Roni.

Sosialisasi tersebut juga diikuti unsur Pemerintah Kabupaten Gorontalo lainnya, masing-masing, Bapelitbangda, Tapem, Satpol, Dinsos, dan instansi terkait penyelenggara layanan publik.

Pewarta: Riri Lihawa, Editor: Zulkifli Mile

Bupati Nelson: Visi Kabupaten Gorontalo Untuk Membangun Masyarakat Multikultural

LIMBOTO – Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo menjelaskan rumusan visi Kabupaten Gorontalo 2021-2026 mengandung goals membangun masyarakat multikultural.

“Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang terbuka, elegan, masyarakat modern, masyarakat maju dan masyarakat taat hukum. Sehingga bicara multikultural sebenarnya menjadi visi Kabupaten Gorontalo,” jelas Bupati Nelson saat menjadi narasumber pada webinar Nasional yang diikuti para Akademisi.

Ia memaparkan materi bertajuk ‘Membangun Negara Multikulturalisme dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Nasional. Seminar ini diikuti akademisi dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Gorontalo, Senin (23/5/2022).

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo, yakni, ‘Gorontalo Gemilang, Mandiri menuju Masyarakat Madani’, juga disebut tangguh dalam menyelesaikan masalah.

Karenanya Nelson menjelaskan, bicara soal multikultural berarti membahas keniscayaan karena telah menjadi kodrat yang dijalani manusia.

“Saya bicara (sebagai) orang Gorontalo bukan kemauan saya. Atau (suku) Jawa dan sebagainya. Itu sudah Sunatullah, termasuk beragama dan sebagainya,” jelasnya.

Karenanya rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Gorontalo tambahnya, telah terjabarkan dalam misi yang ditetapkan demi menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat

Adapun misi pembangunan Kabupaten Gorontalo meliputi:
– Membangun Manusia Tangguh dan Produktif.
– Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Dinamis dan Terpercaya.
– Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas.
– Meningkatkan Infrastruktur Wilayah, Membuka Konektivitas.
– Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Pewarta: Riri Lihawa, Editor: Zulkifli Mile

Pemkab Gorontalo Bahas Optimalisasi DID. Kaji lagi pencapaian indikator penilaian

LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo melaksanakan rapat pembahasan dan optimalisasi Dana Insentif Daerah (DID).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Roni Sampir di Ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo Jumat, (20/05/2022).

Roni mengatakan, sebagai upaya perbaikan kinerja penerimaan DID, perlu dikaji lagi pencapaian indikator penilaian kinerja untuk penerimaan DID di tahun 2023.

Sekda Roni Pimpin Rapat Pembahasan dan Optimalisasi Dana Insentif Daerah (DID) Foto: Kominfo

“Salah satu perlu digenjot yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah adalah DID termasuk peningkatan retribusi dengan dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah,” ujar Sekda.

Dalam rapat itu ditunjuk beberapa OPD pelaksana penyiapan dokumen persyaratan untuk mendapatkan DID.

“Maka pertemuan ini untuk mendapat solusi atau pun rekomendasi untuk ditindaklanjuti, sehingga di Tahun 2023 Pemkab Gorontalo mendapat anggaran DID,” pungkasnya.

Pewarta: Riri Lihawa, Editor : Zulkifli Mile

Secured By miniOrange