LIMBOTO – Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo hadir dan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebijakan Toponimi dan Batas Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Hotel Grand Horison Serpong, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (10/11/2022).
Bupati Nelson mengatakan, Rakornas Kebijakan Toponimi dan Batas Daerah mengusung tema Tertib Administrasi Batas Daerah Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.
“Ini Merupakan momentum dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024. Apalagi di Kabupaten Gorontalo ketambahan 5 kursi, sehingga harus jelas batas wilayah mulai dari desa,kelurahan dan Kecamatan,” kata Nelson dihubungi usai kegiatan itu.
Pada Intinya, Kata Nelson, dalam rangka menghadapi pemilu 2024/ maka wilayah dan penduduk harus jelas.
“Sehingga Kabupaten Gorontalo tidak punya problem baik itu batas wilayah dan penduduknya,” ungkap Nelson.
Seperti diketahui, Kehadiran Bupati Nelson turut didampingi Kepala Badan Kesbangpol Moh. Burhan Ismail.
Kemendagri RI
Burhan Ismail menambahkan, Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
“Hadir juga Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemenko Marves, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, BPS, KPU, serta Direktorat Topografi TNI AD,” terang Burhan Ismail.
Lanjut Burhan, kehadiran Bupati, walikota dan Gubernur itu sangat penting. Khusus untuk Kabupaten Gorontalo yang memiliki 19 kecamatan, 191 desa dan 14 kelurahan, maka ada hal-hal harus diperhatikan tentang topomini dan batas daerah menjelang pemilu serentak tahun 2024.
Kebijakan topomini berkaitan dengan penamaan satu wilayah, seperti desa,dusun misalnya dan tentu berpengaruh pada pemilu 2024. Berkaitan dengan KPU yang juga menjadi salah satu pemateri pada rakornas,sehingga penyelenggaraan rakornas ini tujuannya untuk sukses pemilu 2024,” pungkas Burhan.
Liputan: Irfan Mohamad
