Bupati Gorontalo Sepakat PSBB Diperpanjang

Pemerintah Provinsi Gorontalo merevisi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memperpanjang waktu pelaksaan PSBB di Gorontalo. Bupati Nelson usul ralaksasi karena pertimbangan faktor psikologi masyarakat.

 

LIMBOTO – Dalam rapat teknis Tim Gugus Tugas Provinsi Gorontalo dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota yang diselenggarakan melalui video conference pada tanggal 17 Mei 2020, Bupati Prof. Nelson Pomalingo menilai perpanjangan PSBB perlu dilanjutkan. Hal itu karena adanya tren penyebaran Covid-19 yang masih akan meningkat.

“Potensi reproduksi (Ro) epidemi Covid-19 masih besar dan butuh waktu hingga 30 hari kedepan”, ujar Bupati Nelson.

Melihat penerapan PSBB yang diberlkukan sejak 4 Mei, Bupati Nelson mengungkapkan, hal tersebut secara efisien mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran virus corona.

“Cara kita melaksanakan penanggulangan masalah, tracking kita bagus dan penyembuhan bagus. Kami Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan 2.600 rapid test,” ungkapnya.

Dalam momen tersebut, Bupati Nelson juga menyampaikan harapannya dan meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan relaksasi terhadap beberapa aktivitas masyarakat. Antaranya meliputi penambahan waktu masyarakat untuk beraktifitas, pelonggaran blokir pada batas wilayah dan pelonggaran shalat Idul Fitri pada kawasan zona hijau. Relaksasi atau pelanggaran itu, kata dia, harus mempertimbangkan faktor psikologi masyarakat.

 

PSBB Diperpanjang

PSBB di wilayah Provinsi Gorontalo diperpanjang. Beberapa rencana perubahan dilakukan atas pertimbangan psikologi masyarakat, antaranya waktu beraktifitas yang semula dibatasi dari pukul 06:00 s.d 17:00 kini bertambah dua jam hingga pukul 19:00 wita.

Tak hanya itu, pengawasan terhadap protokol kesehatan oleh masyarakat pun akan diperketat, warga tetap diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak, termasuk kewajiban menjaga kebersihan diri dan membersihkan lingkungan.

Gugus Tugas Provinsi diberi tanggung jawab di perbatasan Gorontalo dengan provinsi lain, sedangkan Satuan Tugas Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur, mengawasi, menyosialisasikan serta menjalankan amanah Pergub Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020, utamanya menjalankan sanksi secara tegas.

Selama perpanjang PSBB hingga 14 hari kedepan, Pemerintah akan mengaktifkan Posko Pusdalops dan membentuk satuan tugas operasi dengan jelas yang meliputi personil, waktu kerja dan biaya operasionalnya.

Sementara itu, pelaksanaan shalat Idul Fitri di wilayah Provinsi Gorontalo akan menunggu keputusan MUI dan Kanwil Agama Provinsi Gorontalo. #