BPD Harus Jalankan Langkah Strategis

Bupati Nelson Pomalingo menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa) BPD harus mampu menjalankan perannya sebagai lembaga desa yang bertugas menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintahan desa.

“BPD harus mampu menyusun dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirsi, memgawal aspirasi masyarakat, menjaga kewajiban dan kestabilan penyelenggara pemerintahan desa, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Bupati Nelson Pomalingo saat menjadi pemateri pada pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas pengawasan aparatur dalam pengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (PPMD) dan BPD se Kabuapten Gorontalo, Rabu (21/2), di Bandung.

Peran BPD, kata dia, merupakan lembaga memegang hal menyepakati pengesahan RPJMDesa, RKP desa  dan APBDesa. “Jika BPD tidak sepakat dengan Kades maka pasti pembangunan desa tidak bisa dilakukan”, imbuhnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Keuangan yang telah menaikkan volume anggaran alokasi dana desa secara nasional, BPD sebagai lembaga perencana sekaligus pengawas pembangunan desa desa mesti menjalankan perannya dengan amanah. (*)

Bagi artikel