Bantuan Mahyani turunkan angka kemiskinan 1,5% pertahun

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun rumah layak huni (mahyani) bagi keluarga miskin. Hal itu setelah diserahkannya alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Gubernur Gorontalo Drs. Rusli Habibie, M.AP, kepada Bupati Gorontalo yang diwakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Syamsul Bahruddin, pekan lalu.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo, Syamsul Baharuddin mengatakan, dari total anggaran BSPS Provinsi Gorontalo tahun 2018, Kabupaten Gorontalo telah mendapat alokasi sebesar 56% atau sejumlah 1.408 unit Mahyani. Program tersebut kata dia, sasarannya untuk membantu warga berpenghasilan rendah.

 

 

Selain alokasi anggaran dari program BSPS, tambah dia, Pemerintah Kabupaten Gorontalo beroleh anggaran strategis yang bersumber dari APBN untuk pembangunan 97 unit. Sementara dari APBD juga dianggarkan dana mencapai 2 milyar rupiah untuk 106 unit Mahyani.

Program pembangunan Mahyani memang menjadi program andalan Pemkab Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat bertaraf hidup rendah. Karenanya setelah menerima bantuan rumah hunian itu para penerima diharapkan tinggal fokus memenuhi kebutuhan primer dan meningkatkan kualitas hidup.

Tak hanya itu, perwujudan program pembangunan Mahyani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga disediakan melalui dana ADD. Dari anggaran ini paling sedikit ada 205 layak huni yang akan dibangun, belum lagi adanya intervensi dari organisasi mitra Pemerintah Daerah seperti Tim Penggerak PKK, Baznas, dan kepedulian jajaran OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

“Pemda Kabupaten Gorontalo menargetkan setidaknya ada 2.000 unit mahyani dibangun setiap tahun, jika ini terwujud maka dengan demikian kita bisa menurunkan angka kemiskinan 1,5% pertahun”, jelas Syamsul.

Ia menuturkan, pencapaian program fasilitas perumahan rakyat tersebut merupakan upaya dan perjuangan Bupati Gorontalo yang tidak henti-hentinya melaksanakan lobi ke Pemerintah Pusat, yang juga ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo,” tutup Syamsul.