Lebih Efisien, Bansos akan disalurkan lewat Sipardi

Bupati Nelson memimpin rapat digitalisasi penyaluran Bansos, di ruang Madani, Jumat (19/6/2020).

LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo tengah merampungkan flatform penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital melalui aplikasi Sipardi (sistem pasar rakyat digital). Hal itu dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sistem penyaluran bansos secara digital tersebut antaranya ditargetkan untuk memfasilitasi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Prosesnya pun telah dibahas bersama dalam sebuah rapat yang dipimpin langsung Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo bersama stakeholder terkait, di ruang Madani, pada Jumat (29/6/2020).

Terhadap kolaborasi program antara Dinas Sosial dengan Dinas Kominfo tersebut, Bupati Nelson menegaskan terobosan digital harus menjadikan kegiatan itu (penyerahan bansos) efisien, cepat serta tepat.

“Dalam pandemi covid saat ini, kita harus berfikir efisien, berpikir cepat, tepat, salah satunya penggunaan IT. Maka digitalisasi itu dalam rangka efisiensi, kecepatan dan ketepatan,” tandas Bupati.

“Tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi”, tambahnya.

Dikesempatan sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Haris Suparto Tome mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan launching penyaluran bansos digital dalam rangka memutus penyabaran virus Covid-19.

Kepala Dinas Kominfo Haris Suparto Tome

Sesuai rencana, tutur Haris, peluncuran bansos melalui Sipardi akan dilakukan pada 11 Juli 2020 mendatang.

“Dalam rangka memaksimalkan proses digitalisasi di Pemerintah Daerah dan proses digital terhadap kegiatan sosial, kami Senin yang lalu melakukan persiapan lauching digitalisasi terhadap pembatasan sosial untuk penerima bantuan. Yang insya Allah dilaunching tanggal 11 Juli yang lokasi uji cobanya berada di kawasan Limboto,” kata Haris.

Flatform digitalisasi penyaluran bansos dirancang Dinas Kominfo itu skemanya akan melalui e-warung yang kini terintagrasi menunya dalam Sipardi. Sehingga demikian penerima bantuan tak akan mengantri tetapi cukup menunggu BNPT di rumah saja.

 

Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Gorontalo, DR. Yusran Lapanda menyampaikan bahwa pada prinsipnya untuk proses digitaliasi bantuan sosial ini secara baik regulasi dan teknisnya memungkinkan untuk dilaksanakan. Hanya saja ia mengatakan untuk BPNT dia meminta harus sesuai juknis.

“Terhadap BPNT kita kembali ke permensos dan juknis disana itu prinsipnya datang, gesek dan ambil barangnya. Kalau BPLD tdak masalah kita buat sendiri konsepnya tapi terhadap BPNT maka mekanisme dan kebijakannya dilakukan oleh Kementerian Sosial sehingga kita mesti mengacu ada permensos dan juknis yang mengaturnya” ungkap Yusran.


#

Bagikan artikel: