Perizinan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya memberikan layanan perizinan yang cepat, murah, dan transparan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap proses percepatan pembangunan ekonomi kemasyarakatan.

Sebagai bentuk komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan layanan perizinan yang cepat, maka diterapkan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2005 tentang tugas dan wewenang Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat perangkat daerah dalam melaksanakan tugas teknis.

Regulasi ini telah melimpahkan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Terpadu (yang selanjutnya sesuai penyesuaian OPD baru tahun 2016, maka layanan ini dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk menyelenggarakan proses perizinan yang sebelumnya tersebar dibeberapa instansi.