Pengaduan Masyarakat

PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam pelayanan publik, pengaduan masyarakat meliputi pengaduan yang terkait dengan tindakan atau dugaan mal_administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik dilingkungan pemerintah daerah, baik dibidang pelayanan pengaduan dan/atau penyaluran barang publik, penyediaan jasa publik, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Mekanisme Pelayanan Aduan Masyarakat di KPPM

Agar penyelenggaraan layanan publik bisa dikontrol oleh seluruh lapisan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah membentuk Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat (KPPM) sebagai berikut:

 

Dasar Hukum

-  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

-   Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah.

 

Maksud dan Tujuan

a.  Maksud

Memberikan layanan kepuasan masyarakat dibidang pengaduan dan pengawasan agar lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Tujuan

Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

 

Bentuk Pengaduan

Penyampaian pengaduan dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Pengaduan yang disampaikan dengan cara langsung atau secara lisan melalui temu muka atau tatap muka, baik kepada Pimpinan Pemerintah Daerah atau Pimpinan SKPD atau unit/satuan kerja lain maupun melalui Pejabat/petugas pengelola pengaduan.

b. Pengduan yang disampaikan dengan cara tidak langsung, melalui surat atau media lainnya, misal melalui surat, sambungan telepon yang disediakan khusu untuk menerima pengaduan, email atau media informasi lainnya.

 

Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat berpegang pada prinsip penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:

1.  Obykeitifitas;

2.  Koordinasi;

3.  Efektifitas dan efisiensi;

4.  Akuntabilitas;

5.  Kerahasiaan;

6.  Cepat;

7.  Sederhana;

8.  Transparan;

9.  Akuntabel;

10. Proporsional;

11. Informatif;

12. Tidak diskriminatif