Warga miskin masih belum sepenuhnya tersentuh Mahyani

GORONTALO,  – Pemberian bantuan rumah layak huni (mahyani) untuk menekan angka kemiskinan masih memiliki kendala dilapangan. Pasalnya, program pemerintah ini hanya disayaratkan untuk masyarakat miskin yang memiliki lahan aset berupa tanah sendiri.

Hal  itu disampaikan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo pada sesi dialog dalam rapat koordinasi teknis mengawali Musrenbang Provinsi Gorontalo dalam rangka perumusan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (6/4), di ball room Maqna Hotel Gorontalo.

Ia mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo diperhadapkan dengan persoalan angka kemiskinan yang mencapai 21,5%, merupakan prosentase kemiskinan masyarakat tertinggi di Provinsi Gorontalo.

“Adanya bantuan dari pemerintah, seperti rumah layak huni disayangkan belum bisa dinikmati sepenuhnya seluruh warga miskin. Ini karena mahyani hanya diperuntukkan bagi warga miskin yang memiliki tanah”, katanya. Olehnya ia berharap Pemerintah Pusat dapat memikirkan nasib masyarakat dengan ketiadaan aset sehingga pemberian bantuan mahyani dapat merata.

Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, tambah dia, akan sangat berharap persoalan tersebut dapat dipecahkan bersama sehingga bantuan perumahan bagi rakyat benar-benar akan menyentuh sasaran.

Pada sesi pra Musrenbang Provnisi Gorontalo dialog rapat tersebut setiap kepala daerah diberikan kesempatan menyampaikan masukan dan harapan-harapan untuk penyempurnaan program pengentasan kemiskinan di daerah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *